en id

Berita

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN BANDARA SYAMSUDIN NOOR

20 Oct 2015

kembali ke list


PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakakn rapat koordinasi tindak lanjut percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor di Aula Gawi Sabarataan Kantor Walikota Bnajarbaru, tanggal 20 Oktober 2015 pukul 09.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA. Tim Kantor Pusat yang menangani proyek percepatan ini yang hadir diantaranya Saptandri Widiyanto (Humas Capital & General Affair Director), I Wayan Sutawijaya (Head of Legal), Farid Indra Nugraha (Corporate Secretary), Rini Asriningsih (Internal Audit), Tommy Meilitza (Head of Risk Management & Compiance), dan Wahyudi (Project Portofolio Department Head).

PT Angkasa Pura I juga melibatkan berbagai pihak eksternal seperti Sekrtaris Daerah Provinsi Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Walikota Banjarbaru, Kepala BPKP, Ketua DPRD Banjarbaru, Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kepala Kepolisian Banjarbaru, Badan Pertahanan Nasional, Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kota hingga camat dan lurah setempat.

Luas lahan yang dibebaskan adalah seluas 101,1 Ha yang terdiri dari lahan masyarakat 96,18 Ha serta Fasum 4,94 Ha. Jumlah bidang yang sudah dibebaskan saat ini 769,136 m2 sedangkan yang belum dibebaskan seluas 192,686 m2 milik masyarakat. Lahan tersebut saat ini telah dititipkan melalui konsignasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru senilai Rp. 69.078.895.297,-. Adapun yang telah diselesaikan pembayarannya melalui konsignasi adalah 48.525 m2 senilau Rp. 18.199.276.374,- sehingga sisa lahan yang belum dibebaskan melalui tahapan konsignasi adalah 144.161 m2.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat proses konsignasi diantaranya termohon konsignasi hanya sebagian yang terkena pembebasan sehingga warga keberatan untuk menyerahkan bukti asli suratnya, terdapat sebagian milik termohon konsignasi yakni tanaman, rumah tidak masuk dalam daftar ganti rugi yang diserahkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanah termohon konsignasi tumpang tindih, nama yang ada di sertfikat Hak Milik Surat, Surat Keterangan Tanah, Sporadik tidak sesuai dengan yang menerima, serta tanah termohon konsignasi tidak masuk dalam daftar ganti rugi yang diserahkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Namun demikian telah dilakukan permintaan Legal Opinion yaitu pandangan atau pendapat hukum dari Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) serta pendampingan penyelesaian pengadaan tanah oleh Kejaksaan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan. (Humas)